BPH Migas Dorong Badan Usaha Perkeretaapian Gunakan Digitalisasi BBM Di Indonsia

 

Tubuh Pengatur Hilir Minyak serta Gas Bumi( BPH Migas) mendesak tubuh usaha perkeretaapian di Indonesia buat memesatkan adopsi digitalisasi dalam pengelolaan bahan bakar minyak( BBM). Langkah ini dinilai berarti guna tingkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pemakaian BBM bersubsidi, sekalian menunjang mobilitas warga serta logistik nasional.


Upaya digitalisasi ini ialah kelanjutan dari kerja sama strategis antara BPH Migas serta PT Kereta Api Indonesia( Persero) yang sepanjang ini sudah berjalan buat membenarkan penyaluran BBM subsidi pas sasaran. Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menegaskan kalau optimalisasi pemakaian BBM subsidi sangat krusial untuk operasional kereta api penumpang ataupun benda.“ Kedatangan kuota BBM subsidi untuk transportasi massal semacam kereta api sangat dibutuhkan buat menunjang efisiensi serta pelayanan publik,” ucapnya.


Salah satu terobosan yang sudah diterapkan merupakan pemakaian kode reaksi kilat( QR Code) dalam pembelian serta distribusi BBM subsidi. Dengan sistem ini, segala transaksi serta penyaluran BBM bisa dipantau secara real time, kurangi kemampuan penyimpangan, dan membenarkan kuota yang dialokasikan betul- betul digunakan cocok kebutuhan operasional kereta api. BPH Migas pula melaksanakan cek raga serta pengujian mutu BBM di depo- depo kereta api buat membenarkan tidak terdapat penyalahgunaan ataupun penyusutan kualitas BBM yang disalurkan.


Tidak hanya itu, BPH Migas terus mendesak pemanfaatan teknologi digital buat menunjang prinsip Good Corporate Governance( GCG) dalam pengelolaan BBM di zona perkeretaapian.“ Kerja sama dengan stakeholder semacam KAI jadi kunci supaya penyaluran BBM subsidi berjalan mudah serta cocok ketentuan yang berlaku,” tambah Anne.


Digitalisasi pula diharapkan mempermudah proses pelaporan serta audit, sehingga tubuh usaha perkeretaapian bisa lebih gampang mempertanggungjawabkan pemakaian BBM subsidi kepada pemerintah serta warga. Efisiensi ini berarti mengingat alokasi BBM subsidi buat kereta api pada 2024 menggapai 196. 653 kiloliter, yang terdiri dari 172. 849 kiloliter buat kereta penumpang serta sisanya buat kereta benda.


Langkah digitalisasi BBM di zona perkeretaapian pula sejalan dengan upaya pemerintah memesatkan konversi tenaga mengarah bahan bakar yang lebih ramah area, semacam LNG, buat menunjang transportasi massal yang berkepanjangan.


Dengan digitalisasi, BPH Migas optimistis pengelolaan BBM di zona kereta api hendak terus menjadi efektif, transparan, serta menunjang pembangunan transportasi nasional yang andal dan berkepanjangan. 

Posting Komentar

0 Komentar