Pemerintah Taiwan secara formal menuntut ubah rugi dari Cina sehabis kembali menuding Beijing ikut serta dalam sabotase kabel dasar laut yang vital untuk infrastruktur komunikasi pulau tersebut. Tuntutan ini timbul usai insiden terkini pada Februari 2025, kala kapal kargo Hong Tai 58 yang diawaki masyarakat negeri Cina serta terdaftar di Togo, diprediksi secara terencana memutus kabel dasar laut Taiwan- Penghu Nomor. 3 di lepas tepi laut barat energi Taiwan.
Otoritas Taiwan sudah menahan kapal Hong Tai 58 serta mendakwa kapten kapal bermarga Wang dengan tuduhan mengganggu kabel dasar laut secara terencana. Investigasi mengatakan kapal tersebut berlayar zig- zag di dekat posisi kabel serta terencana merendahkan jangkar, aksi yang dikira selaku upaya sabotase. Sedangkan 7 awak kapal yang lain dipulangkan ke Cina, kapten Wang saat ini mengalami proses hukum bersumber pada Undang- Undang Telekomunikasi Taiwan.
Insiden ini bukan yang awal. Selama Januari–Februari 2025, Taiwan mencatat 4 kendala kabel dasar laut, 2 di antara lain diprediksi kokoh akibat sabotase kapal berbendera asing yang dikendalikan entitas Cina. Dalam sebagian tahun terakhir, Taiwan sudah hadapi lonjakan permasalahan kehancuran kabel dasar laut, dari 3 permasalahan per tahun pada 2023 serta 2024, jadi 5 permasalahan cuma dalam 4 bulan awal 2025. Pola ini dinilai selaku bagian dari strategi“ grey zone” Beijing- tekanan non- militer yang susah dibuktikan secara langsung, tetapi efisien melemahkan infrastruktur vital Taiwan.
Kehancuran kabel dasar laut tidak cuma mengusik komunikasi dalam negeri serta internasional Taiwan, namun pula berpotensi melumpuhkan transaksi keuangan serta pembedahan pemerintahan. Bagi Chunghwa Telecom, bayaran revisi kabel- kabel tersebut pada 2023 saja menggapai NTD 96, 4 juta( dekat USD 2, 9 juta). Taiwan menegaskan hendak menuntut kompensasi atas kerugian ekonomi serta kehancuran infrastruktur yang ditimbulkan.
Pemerintah Cina menolak tuduhan tersebut, menyebut insiden selaku musibah maritim biasa serta menuduh Taiwan“ memanipulasi kenyataan buat mencemari Beijing”. Tetapi, Taiwan memperhitungkan pola kesekian, bukti diri kapal yang sering berganti, dan pemakaian bendera negeri ketiga selaku upaya sistematis buat mengaburkan keterlibatan serta tanggung jawab.
Selaku respons, Taiwan memperketat pengawasan laut, memperluas sistem peringatan otomatis kabel dasar laut, serta menganjurkan kerja sama internasional buat melindungi infrastruktur digital dari sabotase. Taipei menegaskan kalau proteksi kabel dasar laut saat ini jadi prioritas keamanan nasional di tengah ancaman perang hibrida serta tekanan geopolitik yang terus bertambah.
Dengan eskalasi tuduhan serta langkah hukum ini, ikatan Taiwan serta Cina kembali merambah babak baru ketegangan, sedangkan dunia internasional menyoroti urgensi proteksi infrastruktur digital lintas negeri.
0 Komentar