Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah( DPRD) Provinsi Kepulauan Riau( Kepri) menyoroti tingginya nilai tunda bayar yang dicatat oleh Pemerintah Provinsi( Pemprov) Kepri pada tahun 2024, yang menggapai Rp282 miliyar. Anggota DPRD Kepri, Suhadi, mengatakan keprihatinannya terhadap keadaan ini dalam konferensi pers yang diadakan di Batam pada 29 Maret 2025.
Suhadi menarangkan kalau salah satu pemicu utama dari tunda bayar tersebut merupakan berkurangnya nilai transfer dari pemerintah pusat. Dia memperhitungkan kalau walaupun terdapat aspek eksternal yang pengaruhi, Pemprov Kepri sepatutnya lebih bijak dalam mengelola anggaran supaya tunda bayar tidak terus menjadi membesar." Kinerja pemerintah wilayah wajib terdapat barometernya. Pemprov Kepri wajib jelas dalam menggapai target- target semacam kenaikan ekonomi, dorongan pas sasaran, pengurangan angka kemiskinan, serta infrastruktur yang sudah dikerjakan sepanjang tahun 2024," ucapnya.
Lebih lanjut, Suhadi menekankan berartinya penilaian terhadap program- program yang sudah dijalankan oleh Pemprov. Dia memohon supaya skala prioritas dari tiap program bisa dimengerti dengan jelas, sehingga pemakaian anggaran bisa lebih terencana serta efisien." Kami mau ketahui skala prioritas dari tiap program yang telah dijalankan," tambahnya.
Tidak hanya itu, Suhadi pula mendengarkan kemampuan penerimaan wilayah yang belum dioptimalkan. Dia mengatakan kalau kinerja Tubuh Usaha Kepunyaan Wilayah( BUMD) sampai dikala ini belum menampilkan hasil yang memuaskan." Sepatutnya BUMD dapat jadi sumber penerimaan yang lebih besar untuk Pemprov Kepri," ucapnya.
Selaku anggota DPRD yang baru berprofesi sepanjang 6 bulan, Suhadi melaporkan kalau dia masih belajar tentang pengelolaan keuangan wilayah serta hendak fokus pada pemakaian anggaran yang lebih transparan serta terencana. Dia berharap supaya terdapat penilaian mendalam terhadap program- program yang sudah berjalan, dengan fokus pada kebijakan yang jelas serta pemanfaatan anggaran yang pas.
" Dari 3 poin utama ini—skala prioritas program, penindakan tunda bayar, serta optimalisasi penerimaan daerah—harus jadi atensi sungguh- sungguh Pemprov Kepri," tegas Suhadi.
Dengan sorotan ini, DPRD Kepri berharap supaya Pemprov bisa lekas mengambil langkah- langkah strategis buat menanggulangi tunda bayar serta tingkatkan kinerja pengelolaan keuangan wilayah demi kesejahteraan warga.
0 Komentar