Wakil Menteri Pekerjaan Universal( PU), Diana Kusumastuti, mengatakan kalau anggaran sebesar Rp14 triliun yang dialokasikan buat proyek Bunda Kota Nusantara( IKN) di Departemen PUPR diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati[6]. Pemblokiran ini memunculkan persoalan menimpa kelanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Pemblokiran anggaran ini ialah imbas dari Instruksi Presiden( Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Pemerintah berupaya mengatur pengeluaran negeri di tengah keadaan fiskal yang dikira susah. Kebijakan efisiensi ini berakibat pada bermacam departemen serta lembaga, tercantum Departemen PUPR yang mempunyai alokasi anggaran signifikan buat pembangunan IKN.
Menteri Pekerjaan Universal( PU) Dody Hanggodo melaporkan kalau akibat pemblokiran ini, belum terdapat realisasi anggaran buat pembangunan IKN dari Departemen PUPR pada tahun 2025[2]. Keadaan ini memunculkan kekhawatiran hendak terhambatnya pembangunan infrastruktur vital di IKN, tercantum proyek- proyek yang telah berjalan. Salah satu akibatnya merupakan ketidakpastian terhadap kelanjutan proyek pembangunan perumahan buat Aparatur Sipil Negeri( ASN).
Dari total Rp60, 6 triliun yang pernah diusulkan Departemen PUPR buat bonus anggaran, Rp14, 87 triliun di antara lain dialokasikan buat pembangunan infrastruktur di IKN. Anggaran tersebut meliputi pembangunan jalur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan( KIPP), pembangunan jalur tol, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Tidak hanya itu, anggaran pula dialokasikan buat penyelesaian pembangunan sistem penyediaan air minum( SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, serta BIN.
Menteri PUPR melaporkan hendak mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran kepada Menteri Keuangan sehabis efisiensi anggaran disetujui DPR. Proses ini memerlukan waktu serta belum terdapat jaminan anggaran hendak lekas dicairkan. Sedangkan itu, Otorita IKN masih mempunyai anggaran yang relatif nyaman, tetapi bisa jadi tidak lumayan buat menutupi segala kebutuhan pembangunan.
Pemblokiran anggaran ini menimbulkan bermacam proyeksi terpaut kelanjutan pembangunan IKN. Bila pemblokiran bersinambung, pembangunan IKN hendak hadapi keterlambatan signifikan. Berarti untuk pemerintah buat lekas mengambil langkah- langkah strategis supaya proyek IKN senantiasa berjalan cocok rencana, dengan memikirkan keadaan fiskal negeri.
0 Komentar