Presiden AS Donald Trump kembali membuat statment kontroversial terpaut konflik Israel- Palestina, dengan mengklaim kalau Israel hendak menyerahkan Gaza kepada Amerika Serikat sehabis perang usai. Rencana ini, yang mencakup pemindahan paksa masyarakat Palestina, menuai kecaman keras dari bermacam pihak.
Trump melaporkan kalau sehabis Israel menuntaskan" pemindahan" lebih dari 2, 2 juta masyarakat Palestina ke negeri lain, AS hendak merambah Gaza buat membangunnya kembali jadi" salah satu pembangunan terhebat serta sangat spektakuler" di dunia[1]. Ia pula berkata kalau masyarakat Palestina hendak dipindahkan ke komunitas yang lebih nyaman serta indah di daerah tersebut, tanpa menarangkan lebih lanjut apakah pemindahan itu bertabiat permanen ataupun sedangkan.
Pengumuman Trump ini menuai kecaman dari komunitas internasional, yang menekankan kalau pemindahan paksa penduduk ialah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Negara- negara Arab dengan tegas menolak proposal tersebut, sebab dikira mengganggu kebijakan luar negara AS sepanjang sebagian dekade. Kekhawatiran timbul kalau rencana ini bisa menggoyahkan stabilitas Mesir serta Yordania, dan merangsang kerusuhan regional yang lebih luas di segala Timur Tengah.
Menjawab kritik yang meluas, apalagi dari dalam partainya sendiri, Gedung Putih berupaya meredam aspek sangat kontroversial dari rencana tersebut. Juru bicara kepresidenan, Karoline Leavitt, mengklarifikasi kalau pemindahan masyarakat Palestina hendak bertabiat sedangkan. Ia pula meningkatkan kalau walaupun Trump tidak menutup mungkin mengirim pasukan AS" bila dibutuhkan," ia" belum berkomitmen" buat memakai kekuatan militer AS dalam melakukan rencana tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menunjang usulan Trump. Netanyahu apalagi memerintahkan militer Israel buat menyusun strategi yang hendak memfasilitasi" kepergian sukarela" masyarakat Palestina dari daerah tersebut. Netanyahu menggambarkan visi Trump buat masa depan Gaza selaku" proposal positif awal yang sempat aku temui," serta meyakini gagasan itu bisa mewujudkan masa depan yang berbeda untuk seluruh pihak yang ikut serta.
Lebih dahulu, Hamas Palestina serta Israel menyepakati gencatan senjata yang diawali pada 19 Januari 2025, sehabis lebih dari 460 hari agresi Israel di Gaza yang membunuh 46. 707 masyarakat Palestina. Perjanjian gencatan senjata ini mencakup 3 fase, dengan fase awal mencakup pembebasan 33 masyarakat Israel yang ditawan Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel.
0 Komentar