Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies( Celios), Bhima Yudhistira, melaporkan kalau Tubuh Pengelola Investasi Energi Anagata Nusantara( Danantara) berpotensi memesatkan pembiayaan transisi tenaga di Indonesia. Perihal ini berarti buat menggapai sasaran pemanfaatan Tenaga Baru Terbarukan( EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.
Bhima menarangkan kalau peninggalan PT Industri Listrik Negeri( PLN) yang dikonsolidasikan ke Danantara bisa dijadikan jaminan buat pembiayaan transisi tenaga. Peninggalan yang dijaminkan hendaknya di luar peninggalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap( PLTU) batu bara. Dengan dorongan peninggalan dari Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri( BUMN) yang lain, PLN bisa menarik investasi yang signifikan.
Lebih dahulu, sasaran pencapaian tenaga terbarukan pernah direvisi turun dari 23% jadi 17- 19% pada tahun 2025. Tetapi, pemerintah terus mendesak percepatan transisi tenaga buat menggapai sasaran*Net Zero Emission* pada tahun 2060. Pemerintah sudah tingkatkan sasaran komposisi EBET dalam bauran tenaga jadi sebesar 23% pada tahun 2025 serta 31% pada tahun 2050.
Institute for Essential Services Reform( IESR) memperhitungkan transisi tenaga di Indonesia terletak di persimpangan jalur. IESR menekan pemerintah Indonesia buat tingkatkan komitmen melaksanakan transisi tenaga menggapai*net- zero emission* 2060 ataupun lebih dini. Pemerintah diharapkan tidak cuma fokus pada teknologi penyimpanan serta penangkapan karbon( CCS/ CCUS) yang belum matang, namun pula pada tenaga surya serta angin.
Pembiayaan transisi tenaga mengalami hambatan, semacam besarnya investasi yang diperlukan buat meningkatkan infrastruktur tenaga terbarukan. Tidak hanya itu, pergantian paradigma dalam dunia investasi pula jadi tantangan[4]. Pemerintah mempunyai kedudukan berarti dalam menghasilkan kebijakan serta regulasi yang menunjang proyek tenaga bersih[4]. Kemitraan serta kerja sama antara pemerintah, zona swasta, lembaga keuangan, serta warga jadi berarti.
Pada tahun 2023, bauran EBT masih terletak di angka 13, 21% dari total tenaga. Sementara itu, pemerintah sudah menargetkan transisi tenaga pada tahun 2023 sebesar 17, 9%. Pertumbuhan transisi tenaga EBT dipengaruhi oleh tata kelola yang kurang baik, komitmen politik yang rendah serta regulasi yang tidak menunjang.
0 Komentar