Kekhawatiran hendak kemampuan mangkraknya beberapa proyek jalur tol mencuat akibat terdapatnya efisiensi anggaran di Departemen Pekerjaan Universal( KemenPU). Pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan hendak membatasi kelanjutan proyek- proyek strategis nasional( PSN), tercantum jalur tol, yang mempunyai kedudukan berarti dalam tingkatkan konektivitas serta perkembangan ekonomi.
Pimpinan Universal Jalinan Nasional Konsultan Indonesia( Inkindo) Erie Haryadi melaporkan kalau zona konstruksi mempunyai kedudukan besar dalam perekonomian Indonesia serta pemangkasan anggaran berpotensi merendahkan donasi zona ini terhadap PDB. Dia pula mengkhawatirkan akibat pemangkasan anggaran terhadap lapangan kerja, dengan kemampuan PHK untuk dekat 2, 1 juta tenaga kerja di zona konstruksi.
Salah satu proyek yang terserang akibat merupakan Jalur Tol Gilimanuk- Mengwi di Bali. Departemen Pekerjaan Universal menunda proses pelelangan investor buat proyek ini, yang sudah mangkrak semenjak 2023. Sementara itu,*groundbreaking* proyek ini sudah dicoba semenjak September 2022. Penundaan ini memunculkan ketidakpastian terpaut kelanjutan proyek tol selama 96, 84 km dengan investasi Rp 25, 40 triliun.
Tidak hanya Tol Gilimanuk- Mengwi, ada kemampuan proyek tol lain yang terancam mangkrak akibat efisiensi anggaran KemenPU. Salah satunya merupakan Jalur Tol Getaci( Gedebage– Tasikmalaya– Ciamis) selama 103, 3 kilometer dengan ditaksir investasi menggapai Rp37, 64 triliun. Proyek- proyek ini dikira krusial dalam tingkatkan konektivitas antar wilayah serta kurangi bayaran logistik.
Menjawab kekhawatiran ini, Menteri Pekerjaan Universal Dody Hanggodo melaporkan kalau program pembangunan infrastruktur Departemen PU buat TA 2025 sudah disusun dengan baik. Dia menegaskan kalau efisiensi anggaran tidak hendak mengusik ataupun menghentikan proyek infrastruktur yang tengah berjalan. Pemerintah didesak buat membagikan kepastian investasi dari swasta, baik dalam ataupun luar negara, buat menutupi kekurangan anggaran. Relaksasi regulasi guna memudahkan akses pendanaan serta perizinan proyek infrastruktur pula diusulkan.
0 Komentar